Konsolidasi Forum Disabilitas Daerah Wujudkan Penganggaran Berbasis Kebutuhan Nyata

Kaltim — Penguatan kapasitas perencanaan anggaran menjadi kunci agar program pemenuhan hak difabel tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach).

Dalam pertemuan konsolidasi organisasi disabilitas se-Kalimantan Timur, para pengurus merumuskan lembar rekomendasi Musrenbang Inklusif. Langkah ini bertujuan memastikan setiap usulan dari komunitas difabel di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat terkawal hingga penetapan APBD daerah.